Hak angket dari DPR dan gelombang demonstrasi menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), agaknya tak membikin jeri pemerintah. Lonjakan harga minyak dunia justru lebih bikin keder. Sebab, pemerintah kembali merancang kenaikan harga BBM bersubsidi secara bertahap mulai awal 2009.

Ada liga skenario kenaikan harga BBM secara bertahap. Pertama, pemerintah akan menaikkan BBM bersubsidi sebesar 2 persen setiap bulan. Kedua, pemerintah menaikkan 5 persen per tiga bulan. Pemerintah akan memilih satu dari dua skenario itu apabila harga mentah minyak dunia menembus 150 dollar AS per barrel.

Skenario ketiga, pemerintah menaikkan 20 persen harga BBM bersubsidi setiap tiga bulan. Kenaikan sebesar ini bila harga minyak dunia menembus 200 dollar AS per barrel. “Kenaikan BBM secara langsung akan memberatkan masyarakat, maka solusinya kenaikan bertahap,” kata Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, kemarin (25/6).

Advertisement Inline

Sekali lagi, pemerintah menyiapkan tiga skenario itu sebagai bagian dari penyelamatan anggaran. Sebagai catatan, apabila harga minyak 200 dollar AS per barrel, subsidi BBM 2009 melambung Rp 300 triliun. Jika harga BBM naik 20 persen, subsidi berkurang menjadi Rp 175 triliun.

Saat ini Bappenas masih mematangkan rencana itu dan akan memasukkannya ke DPR. Ketentuan itu akan merajai salah satu poin pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2009. “Kami masih melihat keuntungan dan kerugiannya,” kata Deputi Ekonomi Bappenas Slamet Senoadji.

Pemerintah memang patut mengawasi geliat harga minyak. Maklum, sejauh ini harga minyak masih belum anteng. Kemarin, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) di pasar New York atau New York Mercantile Exchange (Nymex) mencapai 138,3 dollar AS per barrel untuk kontrak pembelian Desember 2008. Ini naik dari harga sehari sebelumnya yang mencapai 137,44 dollar AS per barrel.

Pakar minyak Kurtubi mengakui, pada 2009 harga minyak bakal terus naik. Cuma, ada baiknya pemerintah menunda kenaikan itu lantaran risiko secara politis bisa sangat besar. Maklum, tahun depan ada pemilu. “Timing-nya tidak tepat,” tutur Kurtubi.

Sumber Kompas

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.