BAGIKAN

Jakarta – Seluruh operasi intelijen seharusnya dilaporkan ke Presiden. Tapi sejak era Orde Baru, operasi intelijen di Indonesia tidak pernah berjalan sesuai dengan teori.

“Harusnya kan semua operasi intelijen itu dilaporkan ke Presiden sebagai single user. Tetapi di Indonesia tidak,” tutur Wakil Ketua Komisi III DPR Soeripto, ketika berbincang dengan detikcom, Sabtu (21/6/2008).

Menurut Soeripto, kinerja intelijen di Indonesia sudah amburadul sejak era Soeharto. “Kerja intelijen kita memang amburadul. Kok single user-nya tidak tahu. Saat zaman Pak Harto, kerjanya begini, karena kekuasaan hanya berada di tangan satu orang saja,” kata anggota Fraksi PKS ini.

Soeripto menjelaskan, seharunya Kepala Badan Intelijen Negara melapor kepada Presiden agar diberi pengarahan-pengarahan. “Dalam teorinya, sebelum operasi intelijen dimulai, Presiden memberikan pengarahan-pengarahan,” jelas pengamat intelijen ini.

Dia pun mencontohkan salah satu bukti operasi intelijen yang tidak melibatkan presiden, yakni saat penggalangan eks DI/TII. Ali Moertopo, yang saat itu menjabat sebagai Deputi Penggalangan Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN), berkoordinasi ke Presiden.

Akibatnya, Ali pun dicopot dari jabatannya. Begitu pula pada kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, Soeripto menduga operasi intelijen ini digelar tanpa koordinasi dengan Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjabat sebagai Presiden.

Sumber detik.com | Oleh Mohd Faris

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.