Jepang Batasi Aturan Foto Berbaju Renang dan Pose Eksplisit

Jepang baru-baru ini menerapkan aturan sementara di Prefektur Saitama untuk mengatur sesi pemotretan pakaian renang yang telah menimbulkan debat dan berbagai reaksi di kalangan komunitas seni dan aktivis feminis. Aturan-aturan ini mencakup gambar-gambar eksplisit yang menunjukkan “posisi yang tidak diizinkan” dan “pakaian renang yang tidak diizinkan” yang ditujukan untuk mengatur sesi pemotretan yang dijadwalkan berlangsung dari bulan September hingga Oktober di tiga taman utama yang dikelola oleh prefektur tersebut.

Asosiasi Taman dan Ruang Hijau Prefektur mengambil inisiatif untuk mengumumkan aturan-aturan sementara ini dengan tujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam melaksanakan sesi pemotretan di tempat-tempat umum tersebut. Sebelumnya, hanya satu taman yang telah menerapkan aturan khusus untuk sesi pemotretan, namun keputusan untuk menyatukan aturan-aturan ini dan menerapkannya di taman-taman lainnya telah mendapat tanggapan positif dari beberapa pihak, sementara yang lain mengkritiknya karena dianggap membatasi dan berpotensi menjadi sensor.

Kontroversi muncul terkait dengan deskripsi “posisi yang tidak diizinkan” dan “pakaian renang yang tidak diizinkan” yang diilustrasikan secara vulgar dalam pedoman tersebut. Ilustrasi tersebut menampilkan tiga jenis pakaian renang yang diberi label “NG” (tidak diizinkan), yang menimbulkan pertanyaan mengenai objektivitas pembatasan-pembatasan ini. Selain pakaian renang, juga ditekankan bahwa meskipun para model menggunakan pakaian renang yang pantas, mereka harus menghindari posisi yang dianggap “ekstrem” atau “tidak pantas”.

Tanggapan dari kalangan politik juga cukup signifikan, di mana para perempuan dari Partai Komunis Jepang menyuarakan keprihatinan mereka terkait dengan pembatasan kebebasan artistik dan objektifikasi para model dalam sesi-sesi tersebut. Meskipun telah ada upaya untuk menghentikan sesi pemotretan pakaian renang di kolam renang dalam beberapa bulan terakhir, aturan-aturan baru ini dianggap sebagai kemajuan oleh pemerintah, meskipun menimbulkan ketidakpuasan di kalangan kelompok feminis tertentu.

Gubernur Motohiro Ono telah menginstruksikan perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi aturan-aturan tersebut untuk menarik permohonan mereka terkait dengan sesi pemotretan. Setelah meninjau hasil dari sesi-sesi pemotretan yang dijadwalkan berlangsung pada bulan September dan Oktober tahun ini, sebuah panel ahli akan mengevaluasi situasinya pada bulan Februari 2024 dan menentukan apakah aturan-aturan baru ini akan menjadi resmi atau akan dicabut.

Sementara perdebatan terus berlanjut dan aturan-aturan sementara ini diterapkan dalam sesi-sesi pemotretan pada bulan September dan Oktober, masih perlu dilihat bagaimana langkah ini akan mempengaruhi industri seni, pandangan para model, dan dinamika antara kelompok feminis dengan otoritas pemerintah di Saitama.

KAORI Newsline | Sumber