Pemerintah Jepang baru saja meresmikan Undang-Undang AI Jepang yang bertujuan sebagai pedoman dasar untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan di negeri tersebut. Meskipun tidak menetapkan aturan teknis secara langsung, undang-undang ini menetapkan arah kebijakan nasional yang komprehensif bagi semua sektor yang terlibat dalam riset, produksi, dan pemakaian AI.
Bukan Regulasi Ketat, Tapi Kerangka Strategis
Berbeda dari pendekatan Uni Eropa yang lebih mengatur ketat, Undang-Undang AI Jepang lebih berfungsi sebagai “Basic Law”—sejenis undang-undang dasar yang memberikan panduan strategis kepada pemerintah pusat, daerah, lembaga riset, dan pelaku industri. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa teknologi AI digunakan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, mendorong inovasi industri, serta memperkuat daya saing global Jepang.
Tanggung Jawab Bersama Semua Pihak
Dalam undang-undang ini, pemerintah pusat ditugaskan untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan secara menyeluruh, sementara pemerintah daerah diarahkan untuk mengadaptasi kebijakan sesuai dengan kondisi lokal. Lembaga pendidikan dan riset, termasuk universitas, bertanggung jawab membangun keahlian dan melakukan pengembangan teknologi AI secara inklusif dan multidisipliner. Di sisi lain, masyarakat dan pelaku bisnis diharapkan untuk memahami dan mematuhi prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan.
Fokus pada Inovasi dan Keamanan
Meski tidak memuat sanksi hukum, Undang-Undang AI Jepang menekankan pentingnya pemanfaatan AI secara tepat dan bertanggung jawab. Aspek seperti perlindungan hak individu, potensi penyalahgunaan, transparansi proses, hingga keamanan nasional dijadikan fokus utama dalam pengembangan teknologi ini ke depan. Selain itu, Jepang juga berkomitmen aktif dalam kerja sama internasional untuk membentuk norma global mengenai AI.
KAORI Newsline | Sumber
