Bila pemilihan umum kepala daerah (pilkada) di DKI Jakarta memainkan isu perubahan dan agama, hal berbeda terjadi dalam pilkada di Tokyo.
Sejumlah aktivis perempuan di Tokyo memulai kampanye anonim via internet, mengancam akan menolak hubungan seks dengan pria yang memilih Masuzoe Yoichi, mantan Menteri Kesehatan dan anggota MPR ini.
Kampanye tersebut muncul jelang pilkada di wilayah Tokyo karena pernyataannya tahun 1989. Dalam pernyataan tersebut, ia menolak kehadiran perempuan dalam pemerintahan, “karena menstruasi membuat mereka irasional.”
“Anda tidak bisa membiarkan mereka mengambil keputusan penting bagi negara ini (selama menstruasi), misalnya apakah harus berperang atau tidak.”
Akun protes di Twitter telah diikuti lebih dari 2.900 akun, sementara petisi anonim di internet menghasilkan 75 ribu kunjungan per hari dan telah mendapat 2.800 dukungan. Laman blog khusus ini juga memuat pernyataan kontroversial Masuzoe mengenai sikapnya terhadap perempuan.
Seluruh kandidat berusia di atas 60 tahun, menandakan Demokrasi Perak – kehidupan demokrasi Jepang di mana partisipasi politik didominasi oleh kaum lansia – masih belum akan berubah.
Posisi Gubernur Tokyo selama ini identik dengan kebijakan yang konservatif.
Ishihara Shintaro, gubernur Tokyo era 1999-2012, sempat dikenal karena pernyataannya yang kontroversial mengenai anime.
Laporan Aljazeera pada 2010 melansir razia Pemerintah Tokyo terhadap konten “anak di bawah umur” dalam komik, utamanya komik berkonten pornografi, yang ditentang pedagang, penggemar, dan komikus.
Sedangkan Naoki Inose, yang menggantikan Ishihara untuk periode jabatan empat tahun, mengundurkan diri pada akhir Desember 2013 lalu karena skandal uang suap.
KAORI Newsline | sumber
