Hisashi Hieda, yang dikenal sebagai “orang kuat” di Fuji TV, telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai penasihat di Fuji Media Holdings dan Fuji Television Network. Pengumuman ini disampaikan pada 27 Maret 2025, menandai akhir dari dominasi Hieda selama lebih dari empat dekade di perusahaan tersebut.
Skandal Fuji TV dan Dampaknya
Pengunduran diri Hieda terjadi setelah serangkaian skandal yang melibatkan stasiun televisi ini, termasuk kasus pelecehan seksual yang melibatkan mantan anggota SMAP, Masahiro Nakai. Buntut dari serangkaian skandal ini belakangan mambuat stasiun televisi ini dihinggapi sejumlah kemelut dari mulai hengkangnya sejumlah sponsor, pengunduran diri sejumlah petingginya, hingga pengunduran diri sejumlah host wanitanya.
Masalah rupanya tak berhenti sampai di situ. Sejumlah petinggi, baik yang masih menjabat hingga yang sudah mengundurkan diri juga tersandung gugatan sebesar 23,3 miliar yen (atau sekitar 2,4 triliun rupiah) dari para pemegang saham. Mereka menuntut pertanggungjawaban mantan petinggi—termasuk Hieda dan eks Presiden Direktur Koichi Minato—atas Skandal Fuji TV yang disebut merusak tata kelola perusahaan.
Budaya Perusahaan dan Perlakuan terhadap Announcer Wanita
Fuji TV dikenal memiliki budaya perusahaan yang kontroversial dalam memperlakukan host wanita mereka. Beberapa laporan mengindikasikan adanya tekanan bagi host wanita untuk menghadiri acara dengan selebriti dan klien, yang menimbulkan pertanyaan tentang batas profesionalisme dan eksploitasi.
Tuntutan dan Investigasi Lebih Lanjut
Selain pengunduran diri Hieda, beberapa eksekutif lainnya juga mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab atas penanganan skandal tersebut. Perusahaan berjanji untuk melakukan investigasi independen dan menerapkan mekanisme pengaduan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Tantangan Pemulihan Kepercayaan
Meskipun langkah-langkah telah diambil, tantangan besar masih dihadapi Fuji TV dalam memulihkan reputasi dan kepercayaan publik. Pengamat menekankan pentingnya reformasi budaya perusahaan dan peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia di lingkungan kerja.
