Pemerintah Jepang yang baru terbentuk mengatakan akan mengkaji ulang keputusan untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pada tahun 2040.
Menteri Perdagangan dan Industri, Toshimitsu Motegi, mengatakan akan menyetujui dioperasikannya kembali PLTN jika reaktornya dinyatakan aman oleh otoritas nuklir yang independen.
Gempa dan tsunami yang melanda Jepang tahun lalu dan menyebabkan kebocoran pada reaktor nuklir Fukushima mendorong pemerintah sebelumnya memutuskan untuk menghentikan total energi nuklir. Akibat kecelakaan itu, sempat ditemukan unsur radioaktif lahan pertanian sementara ada ikan tangkapan yang tercemar radioaktif. Puluhan ribu warga Jepang sampai menggelar aksi unjuk rasa menuntut dihentikannya operasi PLTN.
Namun pemerintahan baru Jepang yang dipimpin Partai Liberal Demokrat, LDP, yang pro-bisnis menegaskan siap untuk mengubah keputusan tersebut.
“Kami perlu mempertimbangkan kembali keputusan pemerintahan sebelumnya yang diarahkan pada kemungkinan tidak adanya operasi energi nuklir pada tahun 1930-an,” tutur Motegi dalam konferensi pers di Jepang, Kamis 27 Desember.
Motegi -yang ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan dan Industri oleh perdana menterti terpilih Shinzo Abe- juga bertanggung jawab dalam pengawasan industri nuklir Jepang.
Saat ini hanya dua reaktor nuklir Jepang yang masih beroperasi setelah pemeriksaan keamanan yang menyeluruh menyusul kecelakaan di reaktor nuklir Fukushima.
Operator PLTN di Jepang harus mendapat izin dari sebuah badan baru yang dibentuk, NRA, agar bisa mengoperasikan kembali reaktornya.
KAORI Newsline | via BBC
