Setelah pada Jumat (22/12) lalu PT Kereta Api Indonesia (KAI) menandatangani perjanjian tiga pihak dengan Kementerian Perhubungan dan Adhi Karya mengenai dasar hukum pembayaran pembangunan prasarana LRT Jabodebek, pada Jumat (29/12) PT KAI mendapatkan pinjaman untuk proyek LRT Jabodebek. Penandatanganan kontrak tersebut dilakukan di Kempinski Grand Ballroom Lt.11, Grand Indonesia Shopping Town (West Mall), Jakarta Pusat, dengan jangka waktu selama 18 tahun dengan nominal sebesar 18,1 triliun rupiah untuk kredit investasi dan 1.15 trilliun tupiah untuk kredit modal kerja.
Dana pinjaman tersebut diperoleh dari 12 sindikasi bank, baik bank negara, bank swasta nasional, maupun bank swasta asing, yang terdiri dari Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, CIMB Niaga, dan PT SMI, serta bank-bank lain yang juga bertindak sebagai kreditur dalam transaksi ini, seperti di antaranya Bank DKI, BTMU, Hana Bank, Shinhan Bank Indonesia, Bank Sumut, dan Bank Mega.
Penandatanganan pinjaman ini bertujuan untuk mendukung proyek LRT Jabodebek, agar target operasional LRT Jabodebek pada tahun 2019 dapat tercapai sesuai dengan amanat dari Perpres No. 49 Tahun 2017 tentang penugasan PT KAI untuk menyelenggarakan sarana dan prasarana proyek LRT Jabodebek dengan masa konsesi 50 tahun sejak beroperasinya LRT Jabodebek.
Penandatanganan ini juga menunjukkan adanya harmonisasi di antara sektor perbankan. Keterlibatan perbankan asing menegaskan bahwa proyek ini tidak hanya sekedar penugasan dari Pemerintah, namun juga menunjukkan bahwa proyek ini secara komersial dinilai feasible dan bankable.
Pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyambut baik penandatanganan kontrak pinjaman antara KAI dengan 12 sindikasi bank terkait kerjasama pembangunan proyek LRT Jabodebek. “Ini adalah suatu kemajuan yang sangat signifikan, oleh karena baru pertama kalinya suatu proyek pemerintah bisa ditangani secara sindikasi,” ujarnya.
Menko Luhut menambahkan, dengan nilai pinjaman sebesar Rp 19,25 triliun, dan jangka waktu kontrak selama 18 tahun, menurutnya adalah angka yang besar, dan bisa dijadikan model pendanaan proyek pemerintah lainnya di masa depan. “Sekarang tidak harus membebani APBN, model pendanaan seperti ini akan kita refinancing setelah berjalan 3-4 tahun ke depan. Nanti mungkin dengan bunga lebih murah kita bisa kembangkan LRT ini dengan trayek yang lebih luas,” tambahnya.
Menko Luhut secara khusus juga mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan oleh berbagai pihak terkait, lintas Kementerian, dan BUMN. “Saya mengucapkan terima kasih sekali atas kerja keras semua pihak hingga bisa seperti saat ini, karena sekarang kita kerjakan semua secara terintegrasi dan bersinergi,” tutup Menko Luhut.
Sementara itu, penandatanganan kontrak pinjaman Sindikasi LRT Jabodebek akan dilakukan oleh Direktur Utama KAI Edi Sukmoro dan Direksi masing-masing bank sindikasi. “Diadakannya penandatanganan kontrak pinjaman dengan bank sindikasi ini menjadi salah satu bentuk komitmen KAI untuk mendukung pemerintah melancarkan proyek LRT Jabodebek. Setelah ini kita semua tentu berharap proses pengerjaan proyek ini lancar dan dapat memenuhi target operasionalnya pada 2019 nanti,” ujar Direktur Utama KAI, Edi Sukmoro.
Cenplus Newsline by KAORI
