Pemerintah Jepang resmi mengumumkan rencana pembentukan tim khusus di bawah Sekretariat Kabinet untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan di Jepang bagi para penduduk asing. Perdana Menteri Shigeru Ishiba menargetkan tim ini mulai aktif sejak awal pekan depan. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya perhatian publik terhadap isu imigrasi menjelang pemilihan anggota Majelis Tinggi pada 20 Juli.
Isu Imigran Jadi Topik Panas Pemilu
Dalam masa kampanye, beberapa partai oposisi kecil menyoroti keberadaan penduduk asing dan mendesak pengetatan regulasi. Mereka menyebut langkah ini diperlukan demi melindungi hak-hak warga lokal. Tak sedikit pula yang menyuarakan sentimen nasionalis, mengkritik peningkatan jumlah pekerja asing dan dampaknya terhadap budaya serta perekonomian Jepang.
Pemerintah Ingin Hidup Berdampingan Secara Tertib
Sekretaris Kabinet, Yoshimasa Hayashi, menyatakan bahwa menciptakan masyarakat yang inklusif bagi penduduk asing merupakan salah satu prioritas utama pemerintah. Ia menekankan pentingnya kehidupan di Jepang yang tertib dan harmonis, tanpa adanya xenofobia. Menteri Kehakiman Keisuke Suzuki turut menegaskan bahwa koeksistensi antara warga Jepang dan penduduk asing harus dijaga.
Ketegangan Meningkat di Kalangan Konservatif
Pernyataan kontroversial dari tokoh konservatif seperti Naoki Hyakuta makin memanaskan suasana. Ia menuduh pekerja asing tidak menghargai budaya Jepang dan bahkan melakukan pelanggaran hukum. Partai seperti Sanseito juga terus mendapat sorotan karena sikap nasionalis dan slogan “Japanese First” yang mereka gaungkan.
Langkah Antisipatif Jelang Pemilu
Pembentukan tim kabinet ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons kekhawatiran publik sekaligus meredam tensi politik yang meningkat. Dengan kebijakan yang tepat, Jepang berharap dapat menjaga kestabilan sosial dan memperkuat kehidupan di Jepang yang lebih inklusif dan harmonis di tengah meningkatnya kehadiran warga asing.
KAORI Newsline | Sumber
