Trans Mamminasata atau biasanya dipanggil Bus Rapid Transit (BRT) Makassar adalah layanan angkutan massal bus rapid transit di Kota Makassar yang mulai beroperasi pada Maret 2014. Koridor pertama yang dibuka adalah rute Mal GTC – Mal Panakkukang. Pengoperasian bus ini sudah direncanakan sejak tahun 2007, namun terus tertunda oleh berbagai faktor. Pada tahun 2011, Kementerian Perhubungan menunjuk tiga kota, yakni Padang, Surabaya, dan Makassar untuk penerapan BRT pada tahun itu. Namun, hal tersebut kembali gagal terealisasi hingga 2012 dan 2013
Setelah mulai beroperasi, Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia ( Perum DAMRI/DAMRI) selaku operator BRT Makassar disebut menanggung rugi setiap hari. Kepala Bagian Operasional Perum Damri Makassar Bahari menyebutkan pihaknya mendapatkan kerugian selama pengoperasian BRT Makasar ini. Setiap unit bus BRT menghabiskan biaya operasional mencapai Rp500 ribu. Dengan total lima bus yang beroperasi, Perum DAMRI Makassar membutuhkan sedikitnya Rp 2,5 juta dalam satu hari. Sedangkan, pemasukan BRT dalam satu hari hanya mencapai Rp 500 ribu.
Manajemen berusaha menutupi kerugian tersebut dengan menyewakan bus kepada pihak yang membutuhkan, seperti saat penyelenggaran Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah beberapa waktu lalu di Makassar.
Walaupun merugi ia tetap mengoperasikan BRT Mamminasata karena BRT Mamminasata adalah program pemerintah yang harus dijalankan untuk melayani masyarakat dibidang transportasi di Maros – Makassar – Gowa – Takalar. Pengoperasian BRT Mamminasata saat ini melaju di koridor dua, tiga, dan delapan.
Salah satu alasan yang membuat DAMRI merugi karena daya tarik masyarakat memilih BRT sebagai kebutuhan transportasi masih minim. Walaupun tarif sekali naik BRT sebesar Rp 5.000,- termasuk murah untuk jauhnya jarak tempuh, ditambah jalur prioritas untuk BRT di setiap koridornya, minat masyarakat untuk menggunakan BRT Mamminasata masih minim. Selain itu, BRT Mamminasata yang hanya berhenti di Halte resmi BRT untuk menaik-turunkan penumpang, dirasa tidak semudah dan fleksibel seperti angkot yang bisa naik dan turun dimana saja meski akhirnya sering membuat kemacetan di jam sibuk.
Saat ini pihak DAMRI hanya berharap kepada Pemerintah Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk mensubsidi pengoperasian BRT ini. Di tempat terpisah, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan telah mendengar berbagai persoalan terkait BRT.
Pemprov Sulsel meminta agar Perum Damri segera membuat laporan pelaksanaan operasional BRT agar diketahui permasalahan yang dihadapi selama ini sehingga akan diketahui akar masalah yang membuat BRT merugi.
Pihak Pemprov Sulsel meminta Perum DAMRI untuk membuat laporan pelaksaan operasional BRT. Hal ini agar memudahkan Pemprov untuk melihat akar permasalahannya.
“Kalau laporannya sudah ada, nanti kita adakan rapat evaluasi. Kita akan bahas semua masalah terkait BRT ini,” ungkap Syahrul.
Cemplus Newsline by KAORI
