Pemerintah Jepang mengumumkan akan melakukan pengkajian ulang terhadap rencana perubahan peraturan mengenai pelarangan pornografi anak. Dalam sebuah langkah yang memicu perdebatan luas, parlemen Jepang juga akan turut meninjau aspek-aspek yang berkaitan dengan pornografi virtual. Hal ini secara spesifik menyorot berbagai media budaya pop seperti anime, manga, dan perangkat lunak permainan yang seringkali memanfaatkan gambar-gambar pornografi virtual yang menampilkan karakter di bawah umur.
Amandemen Hukum dan Ancaman Pidana yang Diusulkan untuk Pornografi Anak & Anime
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat di Jepang telah mengajukan sebuah usulan untuk mengatur kepemilikan dan produksi konten pornografi anak secara fisik. Namun, pada saat itu, usulan tersebut secara tegas tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pornografi virtual. Dalam draf amandemen yang diajukan pada tahun 2008 tersebut, pemerintah mengatur ancaman hukuman pidana yang cukup serius. Yaitu satu tahun penjara dan denda maksimal hingga 1 juta yen (sekitar 85 juta rupiah) bagi siapa saja yang terbukti memiliki konten pornografi anak.
Baca juga: Bapak Komik Lolicon Hideo Azuma Meninggal Dunia
Dorongan untuk meregulasi isu ini secara lebih ketat bukannya tanpa alasan kuat. Menurut data yang disampaikan oleh Menteri Hukum Jepang, telah terjadi peningkatan jumlah kasus yang berhubungan dengan pornografi anak secara signifikan dalam beberapa tahun. Tercatat ada sebanyak 214 kasus pada tahun 2003, dan angka tersebut melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 585 kasus hanya dua tahun kemudian, yaitu pada tahun 2005. Angka-angka ini menjadi salah satu justifikasi utama di balik desakan untuk memperkuat kerangka hukum yang ada.
Tekanan Internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa
Selain faktor domestik, isu ini juga mendapatkan perhatian dari dunia internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan sebelumnya telah secara terbuka menyerukan agar Jepang melarang berbagai hal yang berbau lolicon. Tekanan dari lembaga internasional ini menambah lapisan kompleksitas pada perdebatan yang sedang berlangsung. Menempatkan kebijakan dalam negeri Jepang di bawah sorotan global dan mendorong pemerintah untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap semua bentuk eksploitasi anak, baik nyata maupun virtual.
Baca juga: Pergeseran Makna Lolicon
Dengan adanya rencana pengkajian ulang ini, Jepang kini berada di sebuah persimpangan penting. Negara ini harus menyeimbangkan antara upaya perlindungan anak yang komprehensif dengan dampak regulasi baru. Terhadap industri kreatif anime, manga, dan game yang masif. Langkah parlemen untuk memasukkan konten virtual dalam kajian menandakan babak baru dalam perdebatan hukum dan budaya pop yang hasilnya akan sangat menentukan arah industri kreatif Jepang di masa depan.
ane setuju bro !