BAGIKAN
Warga mengamati bus-bus yang terparkir di halte Harmoni Central Busway saat aksi mogok pegawai Transjakarta, Senin (12/6). (Fagra Hanif / FDTJ)

Sudah sampai bosan saya utarakan ke teman-teman kuliah saya di Belanda bahwa Jakarta adalah kota dengan kemacetan terparah ke-7 di Dunia menurut salah satu aplikasi penyari jalan dan berulang kali saya harus ‘berbangga’ diri karena Jakarta tidak hanya memiliki sistem moda transportasi yang ‘uzur’, semrawut pula. Beberapa tahun terakhir saya mencoba untuk yakin bahwa Jakarta mulai berubah; dari segala macam pembangunan infrastruktur baru di tengah predikat Jakarta sebagai ‘kuburan rencana transportasi umum’, juga bisa setidaknya berkontribusi dalam membantu memajukan transportasi yang ada sekarang walaupun pengetahuan saya masih bisa dibilang cetek dalam bidang transportasi.

Sempat bergelut sebagai sukarelawan untuk membuat peta jaringan BRT  Transjakarta yang digadang-gadang sebagai jaringan BRT terbesar di dunia itu, membuat saya terbuka atas apa sebetulnya yang jadi masalah Transjakarta untuk membenahi karut-marut operasinya yang sudah berumur 13 tahun itu, mulai dari pola kerja sebagai perusahaan transportasi sampai masyarakat biasa tahu apa layanan yang sebenarnya perusahaan transportasi itu berikan. Bekerja cukup sebentar saja sudah cukup membuat saya terbuka dengan apa masalahnya, namun saya cukup yakin dengan aura perubahan yang ada oleh mereka setidaknya dengan mengundang saya untuk membantu.

Bagi saya, 2016 merupakan tahun penting buat Transjakarta karena tahun itu Transjakarta memperlebar jaringannya hampir ke mana saja; rusun, stasiun, kota satelit. Penumpang meningkat cukup signifikan, dan tahun itu sedang dibangun Koridor 13 yang digadang-gadang bakal jadi game changer bagi transportasi umum Jakarta karena jadi proyek besar pertama dari serangkaian proyek-proyek besar baru seperti LRT dan MRT yang dijangka akan selesai dalam waktu 5 tahun kedepan. Dengan tagline “Berani Berubah” dan “Kini Lebih Baik”, saya punya benak baik dengan perubahan yang akan dibawa oleh Transjakarta; namun lama kelamaan hal itu ternyata jadi gimmick, pencitraan semata.

Sustainability; kesinambungan. Itu konsep utama saya jika berpikir untuk mengelola satu jaringan transportasi yang dapat diandalkan oleh masyarakat banyak. Ketersinambungan suatu moda transportasi di sini menyangkut banyak sekali aspek, mulai dari aksesibilitas penumpang baik secara fisik atau informasi hingga bagaimana caranya sang pengelola berfikir untuk merancang satu rencana terstruktur dengan fokus jelas yang akan dilakukan untuk jangka panjang, menengah, dan pendek.

Yang saya rasakan di sini adalah bahwa segala upaya yang dilakukan oleh Transjakarta sekarang lebih kurang hanyalah sebagai pencitraan eyecandy semata, dengan segala upaya jangka pendek yang dilakukan untuk mengubah mata penumpang terhadap layanan mereka dengan sesuatu yang kecil dan vanity. Segala event dilaksanakan demi meyakinkan hampir 500.000 penumpang yang menggunakan moda transportasi itu sekarang bahwa ‘Kini Lebih Baik’; iya kini lebih baik, namun di bagian yang mana?

Peta rute Transjakarta edisi lawas di halte ITC Mangga Dua, 3 Juni 2017. (KAORI Nusantara / Kevin W)

Membuat Peta Saja Tidak Bisa

Contoh saja usaha saya dalam membantu Transjakarta untuk membuat peta yang sudah telat hampir 3 tahun lamanya. Sebelum peta versi Oktober 2016, Transjakarta menggunakan peta tahun 2013, dan peta tersebut masih tertempel di sebagian besar halte saat ini. Saya dan tim saya mencoba untuk membuat skema pembuatannya semudah mungkin untuk dilanjutkan setelah masa kerja saya usai, ketersinambungan intinya. Tidak habis pikir rasanya untuk sebuah perusahaan transportasi di kota berpenduduk lebih 9 juta orang ini sampai lupa dengan hal yang paling krusial yaitu pemberian informasi untuk waktu selama itu. Jangankan peta, penyaluran informasi akan layanan baru oleh Transjakarta saja saya sama sekali tidak mengerti bagaimana; apakah ada bahkan? Mulai dari ketiadaan nomor rute bus (nomor rute baru direorganisasi akhir tahun 2016 lalu) hingga informasi apapun soal layanan baru saya selalu dengar antara dari jarkom pribadi atau tiba-tiba lihat busnya di jalan; hampir tidak pernah ada publikasi resmi keluar dari mulut Transjakarta.

Saya akui memang terdapat banyak perubahan dalam SDM Transjakarta sendiri, namun yang saya sayangkan tenaga baru yang punya banyak potensi ini malah tidak diberdayakan untuk mencoba membetulkan sesuatu yang sifatnya krusial bagi penyedia layanan transportasi! Bukannya membuat peta yang bermanfaat, malah satu grafis yang amat tidak berfaedah yang mempromosikan satu event pembagian takjil oleh salah satu merek minuman. Bukan asumsi secara umum, namun ada yang memang berani bicara bahwa di Transjakarta kerja inisiatif adalah sesuatu yang amat dilarang; semua perintah datang dari atas dan dari atas saja.

Kemudian, yang sekarang lagi agak hangat di kalangan pemerhati transportasi publik di Jakarta adalah proyek Koridor 13 Ciledug – Tendean yang kini sedang dilaksanakan dan hampir selesai pengerjaannya (bagi saya selesai pengerjaannya itu di mana seluruh sarana-prasarana penunjang telah siap semua 100%, tidak setengah-setengah). Saya tidak mengerti betul soal alur kerja antar SKPD DKI soal proyek K13 ini namun dengan apa yang terjadi sekarang saya tahu bahwa memang proyek ini dibangun hampir sama sekali tidak melihat aspek kesinambungan antar dinas; let alone Transjakarta yang sekarang kelabakan sendiri karena harus menerima kenyataan bahwa proyek ini masih belum sempurna selesai namun terlanjur ‘ditodong’ atasan untuk launching tanggal 22 Juni 2017 – tepat 490 tahun Jakarta.

Saya menyesalkan perilaku ‘lempar batu sembunyi tangan’ dalam proyek Koridor 13. Tidak ada satu pemangku kepentingan pun yang mencoba untuk setidaknya bertanggung jawab atas ‘kekeliruan’ desain yang terjadi di banyak aspek dari proyek ini, mulai dari fisik infrastruktur hingga rencana penyediaan layanan BRT di jalur baru ini. Mulai dari Dinas Bina Marga yang cenderung diam jika ditanya soal proyek ini, hingga Transjakarta yang tidak bisa memastikan kemana sebetulnya bus mereka akan beroperasi nanti. Itupun masih lagi harus menunggu keputusan Dinas Perhubungan dan Transportasi yang infonya sampai sekarang masih negosiasi dengan Pemerintah Kota Tangerang soal di mana bus nanti akan berputar di Ciledug; satu keacuhan dalam kesinambungan desain ataupun layanan yang berujung kepada negosiasi yang sebenarnya tidak perlu jika dari awal memang sudah direncanakan mitigasinya.

Di dalam hal ini sebetulnya Transjakarta tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa menunggu keputusan yang jelas dan penundaan ini jelas terkait akan sesuatu hal, namun ini bukan berarti dari dulu Transjakarta tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyiapkan proyek ini untuk layanan mereka. Di dalam pernyataan resmi dari Transjakarta soal penundaan ujicoba Koridor 13, hanya dijelaskan salah satu alasan penundaan salah satunya posisi loket yang ‘salah’ di beberapa halte. Hal ini seolah-olah dijadikan kambing hitam dalam masalah yang ada sekarang, padahal banyak halte BRT lain yang dibangun oleh Dishub terdahulu ataupun MRT memiliki posisi loket yang mereka bilang ‘salah’ itu.

Di salah satu desain rancang bangun halte-halte tersebut, jelas sudah terdapat persetujuan dari Transjakarta, cukup jadi bukti bahwa rasanya ada keengganan stakeholder yang ada dalam proyek ini untuk bersinergi untuk membuat Koridor 13 menjadi moda transportasi baru yang terintegrasi (ingat ini saja belum membahas integrasi fisik di halte-halte transit yang sama sekali nihil). Alih-alih tidak bisa berbuat apa-apa karena perintah atasan, malah jadi alasan tiba-tiba membatalkan rencana ujicoba dengan penumpang 1 hari sebelum tanggalnya; ingat, satu hari!

Bersambung ke halaman selanjutnya: Masalah Harus Diselesaikan, Bukan Ditutupi Dengan Pencitraan