Perdana menteri Abe Shinzo (kanan) dan sekretaris pertahanan Amerika Serikat Chuck Hagel, 2015. (Wikipedia)

shinzo-abe-us-defence-secretary

Pada akhir pekan lalu, perdana menteri Jepang Shinzo Abe mengunjungi kepulauan Okinawa. Dalam kunjungan tersebut, Abe disoraki oleh penduduk setempat dengan teriakan “Pendukung Perang!” dan “Pergi!”, menggambarkan sikap kontra masyarakat Okinawa atas rencana pembangunan pangkalan militer baru Amerika Serikat di daerah tersebut.

Anehnya, stasiun televisi pemerintah NHK dan koran ternama Jepang Yomiuri Shimbun tidak melaporkan hal tersebut. Stasiun televisi NHK hanya melaporkan secara singkat kunjungan Abe.

Advertisement Inline

“Mengenai sorakan di Okinawa, fakta bahwa NHK tidak melaporkannya membuktikan bahwa pemerintah Abe telah sukses mengebiri media Jepang,” ungkap Koichi Nakano, profesor ilmu politik di Universitas Sophia, Tokyo, sebagaimana dilansir Financial Times.

Sebelumnya, pemerintah Abe berhasil membuat koran Asahi menarik dan meminta maaf atas laporan investigatif mereka mengenai jugun ianfu (budak seks) saat Jepang menjajah sejumlah negara di Asia pada Perang Dunia II.

Hal ini semakin nyata setelah pada 25 Juni, muncul bocoran notulen rapat grup Budaya dan Seni partai pemerintah LDP yang membahas strategi untuk mengekang kebebasan berpendapat dan media massa di Jepang.

Dalam notulen rapat tersebut, salah satu peserta mengungkapkan bahwa “Cara paling efektif untuk menekan media massa adalah dengan membuat mereka kehilangan pendapatan iklan dan untuk mencapainya, pemerintah harus menekan Keidanren (Kadin versi Jepang).”

Naoki Hyakuta, salah satu peserta rapat tersebut mengemukakan bahwa dua surat kabar utama di Okinawa (yang memiliki sikap menentang kamp militer Amerika) harus ditutup dengan cara apapun.

Partai LDP mencopot pimpinan grup Budaya dan Seni segera setelah bocornya notulen rapat tersebut.

Menurut Nakano, kestabilan pemerintahan Abe selama dua setengah tahun terakhir adalah karena pemerintah berhasil mengontrol media massa, namun hal tersebut akan semakin sulit dengan merosotnya popularitas pemerintah saat ini.

“Fakta bocornya skandal Budaya dan Seni tersebut mengisyaratkan bahwa kontrol pemerintah atas media sudah cukup melemah sehingga media mulai bersikap berani,” tuturnya.

Pemerintah Jepang di bawah rezim Shinzo Abe berusaha menggegolkan agenda-agenda berbau neomiliterisme. Beberapa di antaranya adalah rencana amandemen konstitusi Jepang, hubungan militer yang lebih erat dengan Amerika Serikat, dan sikap menolak mengakui dosa-dosa pemerintahan Jepang saat Perang Dunia II.

KAORI Newsline

3 KOMENTAR

  1. Soal politik, Jepang ternyata kalah sama Indonesia 😀

    Di Indonesia, mengebiri media udah terjadi sejak zaman Soeharto, tapi di Jepang baru sekarang. Di Indonesia sekarang yang lagi tren kan orang2 dari media dimasukkan ke parpol, dan mulai berpolitik. Tujuannya, biar parpol dapat promosi gratis di TV, dan menipu masyarakat seperti di MetroTV sama yang paling parah TV One.

    kalo soal hubungan Jepang-USA yang akrab, itu kan udah sejak masa kekalahan Jepang atas sekutu di PD II. HiroNaga di bom atom, USA memperbaiki Jepang sekaligus menyebarkan pengaruh mereka di Jepang. Sejak saat itu hubungan keduanya harmonis. Dulu musuh sekarang berteman.

  2. Sama satu lagi, kalo hubungan Indonesia-Jepang yang harmonis, itu lebih ke sifat Indonesia yang konsumtif. Jumlah penduduk yang tinggi di Indonesia tentu jadi target yang manis buat mereka. Jepang mana mau kehilangan konsumen di Indonesia. Apalagi produk2 Jepang memang laris manis di Indonesia kayak Sharp, Polytron, Honda, Yamaha. Kebanyakan produk-produk yang di Indonesia ada label “Made in Japan”.

    Kalo untungnya Indonesia dari Jepang ane kagak tau. kayaknya gak sberapa.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.