Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama menyampaikan keinginannya membawa Indonesia bergabung dalam Trans Pasific Partnertship (TPP, Kemitraan Perdagangan Trans-Pasifik).
Dilansir CNN Indonesia, TPP merupakan kerangka hukum bagi kerja sama perdagangan bebas dan liberalisasi di berbagai sektor ekonomi yang melibatkan 40 persen kekuatan ekonomi dunia dan 792 juta penduduk yang tersebar di AS, Australia, Brunei Darussalam, Chili, Jepang, Malaysia, Peru, Singapura, Vietnam, Mexico, Canada dan Selandia Baru.
Saat ini, banyak negara menerapkan hambatan tarif, yang mana hal ini membuat impor barang dari luar negeri menjadi lebih mahal dengan tujuan untuk melindungi produsen di dalam negeri. Salah satu peran penting dan utama TPP adalah menghilangkan hambatan tarif ini sehingga produk-produk baik bahan baku, setengah jadi, ataupun bahan jadi bisa didapatkan secara murah.
Selain TPP, Amerika Serikat juga mengusahakan TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) dan TISA (Trade in Services Agreement) yang memiliki isi senada. Perbedaannya hanya pada lingkup negara cakupannya saja, di mana TTIP mencakup Amerika Serikat dan Uni Eropa sementara TISA mencakup 23 negara termasuk Amerika, Turki, dan Uni Eropa.
Memiliki tujuan yang terlihat positif, ada banyak berbagai bahaya laten mengancam di balik TPP dan kedua saudaranya, TISA dan TTIP. Cakupan yang begitu luas mulai dari masalah pertanian, farmasi, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), sampai bahan kimia membuat ketiga perjanjian ini akan memiliki dampak besar bagi berbagai negara yang terkait dengannya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, sumber KAORI di Kementerian Luar Negeri sendiri menyatakan bahwa secara prinsip Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan meminta agar Jokowi tidak membawa Indonesia untuk bergabung dalam TPP. Jadi apa saja poin-poin yang menjadi masalah dari TPP (dan TTIP serta TISA)?
Negosiasi yang Tidak Transparan
Publik tidak dapat mengetahui secara pasti apa yang didiskusikan di dalam TPP. Draf lengkap TPP baru bisa diakses secara bebas oleh publik sebulan setelah dokumen tersebut disetujui oleh negara-negara peserta. Informasi mengenai draf TPP yang diperoleh selama ini berasal dari bocoran-bocoran yang masuk ke situs semacam Wikileaks. Ketiadaan proses perumusan yang terbuka berpotensi menciptakan klausul-klausul yang menguntungkan perusahaan besar dan merugikan kepentingan publik.
Hak Kekayaan Intelektual
Menurut Ars Technica, rancangan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam TPP akan lebih ketat dan akan diterapkan secara seragam di seluruh negara pesertanya. Misalnya, saat ini Jepang memiliki peraturan habisnya perlindungan hak cipta 50 tahun setelah meninggalnya sang pencipta. Dengan TPP, lama perlindungannya akan diperpanjang menjadi 70 tahun.
Meski menguntungkan bagi pemilik HAKI, peraturan ini sangat merugikan bagi organisasi nonprofit dan masyarakat yang memerlukan bacaan bebas hak cipta baik untuk kepentingan penelitian maupun hiburan. Salah satu proyek yang akan terkena langsung dampak TPP ini seperti situs Aozora Bunko yang menyajikan teks karya susastra Jepang lawas secara gratis dan bebas.
Selain itu, klausul delik biasa menjadikan pembajakan hak cipta berubah dari delik aduan (dilaporkan setelah ada pengaduan dari pemilik HAKI) menjadi delik biasa. Dengan delik biasa, pelanggaran hak cipta (seperti pembajakan atau bahkan membuat produk derivatif seperti doujinshi dari karakter populer) akan sama derajatnya seperti pembunuhan dan pemerkosaan di mana polisi wajib memproses tanpa perlu menunggu aduan dari pemilik HAKI.
Bila masalah doujinshi sudah membuat sebagian orang ketar-ketir, TPP punya masalah besar: ketiadaan klausul fair use dan pengharaman penggunaan mekanisme untuk menjebol proteksi digital untuk kepentingan apapun. Penggunaan cuplikan gambar ataupun kutipan dari karya ber-HAKI dalam rangka kritik maupun diskursus publik berisiko menjadi perbuatan melawan hukum dan pengunggahnya berisiko menghadapi tuntutan maupun gugatan dari pemilik HAKI, terlebih bila diskursus tersebut sifatnya tidak menguntungkan pemilik HAKI.
Pemilik permainan lawas pun harus mengikhlaskan permainannya tidak dapat dimainkan bila sistemnya sudah rusak. Larangan menjebol proteksi digital berlaku untuk alasan apapun, termasuk untuk pengarsipan, keperluan pribadi, dan untuk riset. Lebih berbahaya dibandingkan SOPA, PIPA, dan ACTA beberapa tahun lalu.
Bersambung ke halaman berikutnya
yang saya pribadi kenapa beberapa perbandingan dipakai Jepang? bukan Indonesia yang hitungannya negara sendiri yang baru saja ikut kerja sama? Saya pribadi lebih tertarik kalau yang dibahas efeknya terhadap lingkar-lingkar yang di Indonesia dan para petani di Indonesia melawan beras impor.
Kesimpulan gampang’a gini aja gan,, yg di jepang sono aja klepek” kaya ikan keabisan air apa lagi dampak di indo,, bakal lebih dari sekedar bencana.
ini web berita wibu mz, kalo mau cari yang related ke indonesia jangan kesini
Karena ini situs anime dan komik yang notabenenya berkiblat ke Jepang. Kalau disuruh membahas efeknya terhadap Indonesia apalagi sektor pertanian, para staff di Kaori Nusantara gak ada wawasan kesitu. Ujung2nya beritanya bisa ngelantur kesana kemari nanti.
Lagian, rakyat Indonesia ini masih belum mengerti dengan yang namanya TPP. Berbeda denga SOPA dulu yang kebanyakan dampaknya ngefek ke webmaster/blogger (webmaster/blogger notabenenya pasti ngerti karena tongkrongannya selalu di forum/situs luar), TPP ini dampaknya lebih luas ke masyarakat khususnya para pengusaha lokal yang baru merintis usahanya.
Apalagi Indonesia ini industri kreatifnya baru saja mulai berkembang. Perusahaan majalah komik mulai berdiri satu persatu. Komikus mulai mendapatkan tujuan setelah lama terombang-ambing gak jelas mau dibawa kemana bakat menggambarnya. Komik Indonesia ini ke depannya bakal seperti di Jepang. Jadi gak salah kalau staff kaori mengambil contoh ke Jepang yang memang sudah lebih dulu makan asam garam di industri ini, dan lebih dulu maju di industri kreatif. Kalau TPP berdampak buruk ke Jepang, di Indonesia dampaknya bisa lebih buruk lagi.
Bayangkan aja, di Jepang pihak yang menolak TPP ini sangat besar. Kalo di Indonesia, pihak yang menolak ini gak terlalu besar karena industri kreaitf baru tumbuh. Gak banyak orang tau ada majalah komik macam re:on comic dkk, dan apa dampak TPP bagi mereka.
Permisi. Bukankah dalam bahasan mengenai ISDS di halaman kedua sudah ada contoh mengenai kasus yang dihadapi Indonesia dengan perusahaan tambang Churchill?
yah sebentar lagi akan ada gonjang ganjing perekonomian dunia dan itu berpusat ke amerika lalu di mulailah konflik dunia~ to the point,sebentar lagi akan ada huru hara di berbagai belahan bumi yang memicu perang akhir zaman dan bye bye manusia
Yak – yak – yak ……………..