Tiga Wartawan Senior “Dipaksa” Mundur oleh PM Jepang

0
Perdana menteri Abe Shinzo (kanan) dan sekretaris pertahanan Amerika Serikat Chuck Hagel, 2015. (Wikipedia)

Apa yang terjadi kalau Karni Ilyas, Najwa Shihab, dan Uni Lubis dipaksa berhenti dari pekerjaannya sebagai wartawan?

Bila pers Indonesia saat ini cukup kacau dengan menurunnya kualitas berita dan persaingan media yang terafiliasi parpol, setidaknya publik masih jauh lebih bebas dalam mengekspresikan pendapatnya. Berbeda dengan di Jepang di mana media melakukan self-censorship.

Dilansir The Guardian, tiga wartawan senior Jepang, Ichiro Fututachi,   Shigetada Kishii, dan Hiroko Kuniya “mengundurkan diri” dari posisinya. Masing-masing bekerja untuk stasiun televisi TV Asahi, TBS, dan televisi pemerintah NHK.

Ichiro Furutachi “mengundurkan diri” diduga karena tekanan dari panelis di acaranya Hodo Station yang mana sang panelis, Shigeaki Koga, dipaksa mundur oleh pejabat pemerintah yang marah karena kritikannya ke pemerintah.

Shigetada Kishii membawakan acara News 23 di televisi TBS dan diduga “mengundurkan diri” karena kritiknya terhadap UU keamanan yang didukung partai Liberal Demorat (LDP).

Sementara Kuniya, wartawan senior program TV Close Up Gendai “mengundurkan diri” karena mengkritik Yoshihide Suga, sekretaris kabinet dan teman dekat Abe karena pertanyaan yang tidak ada dalam skrip.

Ketiga acara yang dibawakan tiga orang wartawan tersebut sebenarnya “tidak ada apa-apanya” dibandingkan acara televisi BBC di Inggris, Hardtalk, di mana pejabat yang diwawancara seringkali tidak berkutik saat diwawancara oleh sang presenter.

Pengunduran diri mereka kemungkinan dilakukan setelah acara makan malam perdana menteri Abe Shinzo dengan tiga pejabat televisi tempat mereka bekerja.

Jepang punya sejarah buruk dalam kemerdekaan pers. Pada 2015, Jepang hanya menempati posisi 61 dalam indeks yang dirilis Reporters Without Borders, turun jauh dari peringkat 12 pada 2010. Indonesia terpuruk pada posisi 138.

Pada tahun 2005, Abe mengakui bahwa ia telah meminta staf NHK untuk “mengubah isi” film dokumenter mengenai budak seks Jepang selama Perang Dunia II (jugun ianfu.) Pada 2013, Abe meloloskan UU Rahasia Negara yang memungkinkan seorang wartawan bisa dipenjara selama lima tahun tanpa mendefinisikan secara pasti seperti apa rahasia negara yang dimaksud.

Sedangkan direktur utama NHK, Katsuto Momii diduga dipilih langsung oleh Abe. Ia menyatakan televisi NHK akan mengikuti garis kebijakan pemerintah dalam isu internasional. “Penyiaran internasional berbeda dari domestik; tidak mungkin kami bilang ‘kiri’ ketika pemerintah bilang ‘kanan’.”

KAORI Nusantara

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.